Colt Kampus, Transisi Kewenangan Orde Baru dan Kisah-kisah dari Djoko Dwiyanto

“Kalau ingin sukses menyejahterakan rakyat”, kata beliau, kita harus mengikuti peribahasa: Sepi ing pamrih rame ing gawe. Jangan mau korupsi!

Penulis: Dhimas Langgeng | Penyunting: Sandy Maulana

Pasca pemilihan umum (pemilu) anggota DPR dan DPRD di tahun 1977 usai, berbondong-bondong mahasiswa di kota-kota besar Indonesia turun ke jalan untuk menggelar unjuk rasa.

Merasa terganggu dengan politik praktis mahasiswa, di tahun 1978, Soeharto mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar mengeluarkan dekrit No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK).

Dekrit ini “menormalkan kembali” kegiatan mahasiswa hanya dalam porsi kemampuan berpikir kritis. Sementara, kegiatan yang dianggap terlalu sungguh-sungguh dan giat serta berbau politik tak lagi bisa digelar di kampus.

***

Siang itu, pintu di ruang tamu menganga lebar. Matahari yang lumayan terik menghempas hawa panas masuk ke ruangan. Saya bersama Djoko Dwiyanto, narasumber saya, betah-betah saja ngobrol walau pembicaraannya sudah ngalor ngidul, lepas dari niat awal melakukan wawancara yang berkaitan dengan program riset yang saya ikuti. Saya ingin memanfaatkan momen santai itu dengan mengajak Pak Djoko bernostalgia tentang masa kuliahnya dahulu.

Sebelum mengajar di program studi Arkeologi UGM pada 1981, Pak Djoko menghabiskan masa kuliah di prodi yang sama sebagai mahasiswa angkatan 1972. Pada waktu itu, rata-rata mahasiswa UGM aktif berorganisasi dan berkegiatan di kampus. Kegiatan mahasiswa sebagian berporos di DEMA (Dewan Mahasiswa) dan lembaga tingkat fakultas seperti KODEMA (Komisariat Dewan Mahasiswa).

Pak Djoko sendiri terpilih sebagai ketua KODEMA di Fakultas Sastra. KODEMA menjalankan berbagai program untuk menunjang keterampilan mahasiswa sastra, misalnya pengadaan alat-alat musik atau acara diskusi dengan topik keilmuan sosial.

Foto 1. Djoko Dwiyanto (tengah) sewaktu mahasiswa pada tahun 1975-an.
 Sumber:  kagama.co 

Struktur DEMA bersifat perwakilan antar fakultas dan diisi oleh delegasi KODEMA. Otomatis, Pak Djoko masuk sebagai anggota DEMA. Beliau menjabat sebagai wakil bidang olahraga. Kala itu, UGM dipimpin oleh rektor Soeroso yang terkenal akrab dengan mahasiswa. Ia memudahkan semua jenis kegiatan yang diusulkan DEMA.

Sebagai gambaran keadaan, saat itu REPELITA I, satuan program perencanaan kerja berjangka lima tahun milik rezim Orde Baru, mulai dijalankan. Siapapun dapat merasakan dampak politik dan ekonomi yang tumpang tindih. Mula-mula terjadi perpindahan haluan ekonomi dari paham sosialisme tinggalan presiden Soekarno ke arah ekonomi kapitalis.

Dalam bidang ekonomi itu, DEMA tidak tinggal diam. Meski terdengar sayup dan seakan tidak gamblang dengan sistem yang mereka anut, “yang jelas anggaran dasar program DEMA berasas sistem ekonomi (sosialis) Pancasila”, tegas beliau.

Jika jarak antara kaya dan miskin, atau yang mampu dan rentan bisa dieliminasi dengan regulasi, gagasan dari sila kelima dapat terwujud. Setidaknya begitu yang diyakini oleh para pengurus DEMA.

Pak Djoko mengambil satu lembar kertas putih. Mencoretnya dengan tinta hitam, membentuk garis, dan menghubungkannya jadi gambar Pancasila. “Model ekonomi di DEMA kala itu mungkin seperti nasi campur”, ujarnya.

Kenyataannya, ekonomi nasional tidak hanya disetir oleh negara sebagai aktor utama, tetapi juga diperankan oleh aktor lain yang bergerak cukup bebas, termasuk DEMA. Mereka ingin jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah.

Dalam menerapkan model ekonomi di level kampus, Pak Djoko yakin bahwa saat itu tak ada seorang pun anggota DEMA yang menentang dua program utama yang diusung BIKEMA (Biro Kesejahteraan Mahasiswa), yaitu mengurus kantin mahasiswa (yang sekarang menjadi foodcourt) dan koperasi mahasiswa (KOPMA).

Djoko Dwiyanto Mengurus Transportasi Publik
Nostalgia berlanjut. Masih terngiang di kepala Pak Djoko, Bundaran UGM punya derau yang khas dan gemuruhnya sampai ke sekitar kawasan boulevard. Di sanalah tempat lalu lalang kendaraan. Becak dan andong yang datang dari pusat kota menurunkan penumpangnya di sini. “Bak halte tanpa atap,” terang Pak Djoko.

Di Yogyakarta, transportasi sejenis becak dan andong bukanlah transportasi yang bisa dijangkau oleh semua orang karena ongkosnya cukup mahal. Belum lagi mengingat daya guna becak dan andong yang terbatas hanya di lingkungan perkotaan.

Bisa disimpulkan saat itu hampir tidak ada transportasi yang mampu mengakomodasi mobilitas mahasiswa. Terutama bagi mahasiswa yang tinggal di wilayah desa atau di luar lingkungan perkotaan.

Persoalan ini lantas memantik BIKEMA untuk memprakarsai gagasan transportasi berbiaya murah bagi mahasiswa. Kali pertama, BIKEMA merancang trayek desa-kota untuk dilewati mobil Colt. Jenis mobil ini dipilih karena dinilai mampu melintasi berbagai rupa jalan di pedesaan.

Dalam prosesnya, gagasan BIKEMA terealisasi dengan sangat baik. Di kemudian hari, ia menjadi transportasi yang dicintai berbagai kalangan warga Yogyakarta, mulai dari mahasiswa, anak sekolah, pedagang pasar, dan warga desa.

Di bawah ini adalah latar belakang kemunculannya yang menarik untuk disimak:

Pertama, peran Ketua BIKEMA (mahasiswa Fakultas Teknik jurusan transportasi) yang sudi berwirausaha dan berjuang mencari pemodal swasta. Sekitar 1975, ia menggelar dialog dengan rektor UGM terkait usulannya tentang sistem transportasi kampus. Rektor bilang bahwa tidak akan ada bantuan finansial dari kampus. Namun, BIKEMA diperbolehkan berkongsi dengan pihak swasta. Berbekal link dari sang ketua, sistem trayek, dan desain angkutan yang diberi nama colt kampus itu ditawarkan kepada seorang pemodal yang punya latar belakang bisnis transportasi di Yogyakarta.

Tak luput, selanjutnya peran penting Pak Djoko sebagai anggota BIKEMA. Pada tahun 1976-1977, Pak Djoko bersama berapa mahasiswa lain Fakultas Sastra, terlibat dalam proyek penelitian low cost transportation yang diselenggarakan Lembaga Kependudukan UGM (saat ini Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan). Proyek ini di bawah bimbingan dosen antropologi, Hari Poerwanto, sebagai direktur proyek. 

Salah satu masalah yang harus diselesaikan adalah menciptakan sistem transportasi berbiaya murah dan berkapasitas besar, tetapi juga merupakan angkutan desa-kota, dalam artian mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara luas. Pilihan kala itu jatuh pada mobil Mitsubishi Colt seri T120 yang ekonomis dan tidak mahal dimiliki, sekalipun bagi warga desa.

Fakta ini membuahkan solusi bagi program BIKEMA. Dengan tarif lebih murah dari andong atau becak, colt kampus berpotensi jadi bisnis swasta. BIKEMA percaya apabila berhasil menciptakan transportasi publik, setidaknya perekonomian di Yogyakarta juga akan turut maju.

Serangkaian pengusulan dan pengujian telah dilakukan oleh BIKEMA, kemudian kontrak dengan pemodal juga sudah beres. Seingat Pak Djoko, proses selanjutnya nyaris gagal gara-gara hiruk pikuk politik nasional yang turut menggoyahkan orientasi BIKEMA. Mujurnya, BIKEMA tetap telaten dalam menghadapi situasi tersebut, ditambah kegigihan Pak Djoko, sehingga colt kampus pada akhirnya bisa beroperasi.

“Waktu-waktu itu memang masa yang gaduh”, kenang Pak Djoko. Pertengahan 1970-an adalah masa mengambang setelah tragedi Malari 1974, peristiwa demo pertama selama Orde Baru jadi rezim.

DEMA seluruh Indonesia memposisikan diri sebagai kritikus kebijakan Soeharto. Kebijakan seperti masifnya aliran modal asing (mayoritas berasal dari Jepang), gaya hidup tinggi dan korupsi para pejabat, serta bisnis para jenderal dan Tionghoa kaya berdampak buruk pada perekonomian rakyat.

Tak berhenti sampai di situ, pemilu 1977 juga tak kalah carut. Api kemarahan mahasiswa dan publik jadi tersulut ketika tahu Soeharto diangkat sebagai sebagai presiden untuk periode ketiga. Semenjak tragedi Malari, peristiwa demo tetap ajeg dilakukan, meski dalam skala kecil. Berbagai peringatan nasional dipakai sebagai momen aksi demo.

Colt Kampus: Melaju di atas Roda dan Mesin Orde Baru
Pak Djoko kembali melempar ingatannya. Kala itu, colt kampus berjaya karena peranan pemodal swasta yang merupakan garda terdepan dalam pengadaan colt kampus. Mereka tergabung dalam perseroan yang keseluruhan anggotanya adalah eks jenderal TNI dan sudah pernah menjajal bisnis angkutan umum.

Tercatat hingga 1976, jumlah colt kampus yang beroperasi di bawah kelola BIKEMA sebanyak 276 armada dengan total pendapatan per hari sekitar Rp 552.000-828.000. BIKEMA menarik iuran sebesar Rp 1500 kepada pemilik Colt per dua bulan untuk biaya pemakaian rute. Kira-kira pemasukan rutin tahunannya lebih dari dua juta rupiah.

Colt kampus menyumbang untung besar pada BIKEMA dan para eks jenderal TNI. Perolehan pemasukan jelas menggambarkan tercapainya tujuan BIKEMA, yakni menaikkan level kesejahteraan sosial dengan menawarkan sistem transportasi berongkos murah. Sayangnya, belum ada kajian dampak colt kampus yang memaparkan detail tentang manfaat transportasi murah bagi rakyat.

Mengenai pengadaan armada, pada dasarnya, BIKEMA memperbolehkan siapa saja yang punya Colt pribadi untuk menyewa rute. BIKEMA juga turut andil dalam menaikkan tarif yang disesuaikan keperluan. Ditambah lagi, di masa REPELITA, sektor swasta gampang jadi bisnis massal. Proyek berskala nasional dan multinasional menyebabkan Orde Baru sibuk dan melalaikan sektor swasta lokal.

Setelah bertahun-tahun colt kampus berjaya, Pak Djoko ingin undur diri dari BIKEMA menjelang masa akhir studinya. Di sini, colt kampus sudah mendekati akhir. Dan baru benar-benar bubar setelah pihak DLLAJR (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya) Yogyakarta menyurati BIKEMA untuk berhenti mengoperasikannya setelah Juni 1978. Menurut pemerintah, bisnis colt kampus tak punya payung regulasi.

Dua bulan sebelum pembubaran colt kampus, Orde Baru telah melarang berbagai kegiatan mahasiswa lewat kebijakan NKK. Kemudian disusul dengan instruksi tentang pembentukan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) melalui dekrit No. 0230/U/J/1980 dalam rangka mengontrol gerakan mahasiswa.

Setidaknya ada dua hal yang perlu dicermati pada kebijakan NKK/BKK, pertama bahwa mahasiswa hanya berperan di dunia akademik, sehingga bekerja menggunakan logika ilmiah adalah markahnya. Mahasiswa yang ingin berperan di masyarakat harus menerapkan teori yang sudah dipelajari supaya pembangunan dapat berjalan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi daripada itu, maka perkumpulan mahasiswa di tingkat universitas (DEMA) dihapuskan. Masing-masing mengurus dirinya sendiri sesuai disiplin akademis. Hal ini semakin memicu terbengkalainya program yang pernah berjaya, yakni colt kampus.

Pak Djoko mengurut dada dan bergidik saat ingat periode transisi itu. Bagaimanapun juga, colt kampus yang telah diinisiasi sedemikian rupa oleh BIKEMA menjadi titik awal kesadaran tentang pentingnya membangun transportasi publik di Yogyakarta.

Babak baru menyusul hanya beberapa bulan sehabis pembubaran DEMA. Mantan ketua BIKEMA dan perseroan tadi sedianya mau kembali untuk berkongsi. Kali ini, mereka bekerjasama dengan pemerintah Kota Yogyakarta membangun sistem transportasi bus kota yang kelak bernama KOPATA (Koperasi Angkutan Umum Perkotaan). Pak Djoko menyayangkan bisnis itu yang justru lebih condong pada haluan ekonomi Orde Baru, alias ramah pada pemodal asing dengan menghadirkan investor asal Jepang.

Pak Djoko menambahkan bahwa pada saat itu kebanyakan masyarakat Yogyakarta rata-rata berpenghasilan pas-pasan. Mereka menyatukan modal bersama apabila ingin mendirikan suatu usaha. Usaha bersama itu memang disebut koperasi, meski tidak harus langsung terasosiasi dengan model formal seperti KUD (Koperasi Unit Desa).  Misalnya seperti koperasi becak yang didirikan guna memberi pelayanan transportasi umum dan dikelola oleh masyarakat biasa.

Pada saat sistem transportasi yang tumbuh dari penyatuan modal rakyat diintervensi oleh negara, jelas perubahannya akan mencekik urat ekonomi pengusaha kelas bawah. Bagi Pak Djoko, yang paling membekas adalah matinya BIKEMA dan colt kampus sebagai transportasi publik.

Hari telah semakin sore. Saya bermaksud pamit sembari turut merenungkan pengalaman Pak Djoko. Dari cerita beliau, tersurat bahwa NKK/BKK menjadi momen transisi kewenangan Soeharto dalam mendisiplinkan aneka ragam persoalan, termasuk di dalamnya menyiratkan ketakutan rezim pada laju kiprah mahasiswa yang bergerak bersama rakyat, terutama untuk alasan ekonomi.

***

Haluan sosialisme tak menyisakan cerita heroik, mungkin sudah dilenyapkan dan tertimbun arang. Hanya ketika Pak Djoko menerbitkan buku Ekonomi (Sosialis) Pancasila vs Kapitalisme (2011), saya merasa bahwa beliau menginginkan sesuatu di luar jabatannya, terutama saat masih berkecimpung di Dinas Kebudayaan, ketika beliau memiliki keleluasaan dalam berpikir dan merumuskan kebijakan yang bersumber pada gagasan sosialisme. Jelas bahwa hasil pemikirannya banyak tertuang ke dalam tulisan.

Saya pribadi menilai beliau sebagai manusia yang belajar dari masa lalu: sebagai arkeolog, juga pemrakarsa nilai-nilai kebudayaan, dan pemikir ekonomi yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat di koridor Pancasila. Dengan terus bertanya ke dalam diri kita, beliau menyodorkan pilihan: beragama atau sekuler; sosialis atau kapitalis.

Bagi para pewaris ekonomi Pancasila, sosialisme di Indonesia bukannya tidak menguat tetapi berubah di setiap lini nalar publik sehingga kepentingannya bergeser pula. Pak Djoko adalah tokoh dalam wacana keistimewaan Yogyakarta selama satu dekade terakhir. Semua cerita almarhum membingkai cinta pada kebudayaan baik secara definitif ataupun material.

Sebagai eks pelayan publik yang berkecimpung di dunia politik praktis, Pak Djoko percaya bahwa keistimewaan DIY yang sebenar-benarnya adalah gerakan perubahan. Disebutkan lima tujuan dalam Pasal 5 Undang-undang Keistimewaan No 13 tahun 2012, yang satu di antaranya menyatakan bahwa kesejahteraan dan ketentraman masyarakat terwujud melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat melalui pengembangan kapasitas sosial. “Kalau ingin sukses menyejahterakan rakyat”, kata beliau, kita harus mengikuti peribahasa: Sepi ing pamrih rame ing gawe. Jangan mau korupsi!

Catatan: Tulisan ini dikembangkan dari keterlibatan saya pada penelitian Sheri Gibbings & Joshua Barker berjudul “Urban Infrastructures and Informal Sovereignties: Understanding Twenty-first Century Urban Politics” pada 2016 dengan dana riset dari Social Sciences & humanities Research Council of Canada (2014-2017). Saya sebagai anggota peneliti dari Antropologi UGM berterima kasih pada (alm.) Pak Djoko yang saat itu terlibat sebagai narasumber utama.

*Tulisan ini pernah naik tayang pada 4 Februari 2021 dan disunting kembali pada 5 Februari 2021 untuk menambah keterangan terkait sponsor dari proyek penelitian yang datanya digunakan penulis sebagai bahan artikel.

Dhimas Langgeng

Tinggal di bagian barat Yogyakarta. Aktif menjadi penulis, desainer, dan peneliti lepas. Kadang juga sibuk di dapur mengembangkan dan mencoba resep baru 👍 


































Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: